
Baturaja, Ogan Komering Ulu, Lintassamudranews.com — Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum (FISIPH), Universitas Baturaja (UNBARA) melaksanakan kegiatan penyuluhan bertema,“ Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Wadah Aspirasi Masyarakat dalam Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Baik (Good Governance)” Di Desa Fajar Jaya, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Selasa (12/5/2026).
“Kegiatan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB tersebut berjalan tertib, Lancar, dan mendapat antusiasme tinggi dari para peserta yang hadir.
Acara secara resmi dibuka oleh Kepala Desa Fajar Jaya, Sumarlin Ismail,. Dalam sambutannya Kepala desa menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan penyuluhan
Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparatur desa mengenai pentingnya optimalisasi peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan aspiratif. Ucap kepala desa

Sementara itu, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja sekaligus Dosen Pengampu Mata Kuliah Pemerintahan Desa, Yahnu Wiguno Sanyoto, M.I.P., Dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan penyuluhan ini merupakan bentuk implementasi pembelajaran yang mengintegrasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
Menurut Yahnu, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis di ruang kelas, tetapi juga dituntut mampu mengaplikasikan ilmu secara langsung melalui keterlibatan aktif di tengah masyarakat.
“Melalui kegiatan ini, mahasiswa belajar memahami dinamika pemerintahan desa secara nyata, sekaligus memberikan kontribusi edukatif kepada masyarakat mengenai pentingnya fungsi dan peran BPD dalam sistem pemerintahan desa,” ujar Yahnu Wiguno Sanyoto, M.I.P.
Penyuluhan ini merupakan bagian dari implementasi pembelajaran akademik mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja yang bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga representatif masyarakat desa dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik, transparan, partisipatif, dan akuntabel.
“Adapun materi penyuluhan disampaikan secara kolaboratif oleh unsur dosen dan mahasiswa. Dari unsur akademisi, materi disampaikan oleh Herni Ramayanti, M.Si dan Rakhmat Saleh, M.I.P., sementara dari unsur mahasiswa turut hadir sebagai pemateri Reres Anita sebagai bagian dari kolaborasi pembelajaran berbasis praktik lapangan.
Para pemateri menyampaikan sejumlah materi penting, di antaranya peran strategis BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village governance), optimalisasi fungsi legislasi, pengawasan, serta penyaluran aspirasi masyarakat oleh BPD, hingga sejarah, dasar hukum, dan urgensi keberadaan BPD dalam sistem pemerintahan desa.
Suasana kegiatan berlangsung interaktif dan komunikatif. Para peserta tampak aktif mengikuti seluruh rangkaian acara, khususnya pada sesi diskusi dan tanya jawab. Berbagai pertanyaan, pendapat, serta masukan disampaikan peserta terkait optimalisasi peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa secara efektif.
Peserta kegiatan terdiri dari unsur Pemerintah Desa Fajar Jaya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Karang Taruna Desa, serta mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, dengan total kehadiran sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta dapat semakin memahami peran dan fungsi BPD secara komprehensif serta memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik sesuai prinsip good governance.
Kegiatan penyuluhan ini sekaligus menjadi wujud komitmen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja dalam mendukung peningkatan kapasitas masyarakat desa melalui edukasi, penguatan partisipasi publik, serta pengembangan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.(red/tiem)












